When this comes about, then the public issue in regards to the President’s position as one consumer of BIN along with the politicization of this organization is going to be from place.
Hal tersebut disebabkan oleh pengertian bahwa intelijen bukan aparat penegak hukum, sehingga jika undang-undang intelijen selalu dikaitkan dengan penegakan hukum, maka kebijakan intelijen tidak mungkin dapat dijabarkan dengan benar pada tataran operasional.[12]
Dibutuhkan strategi yang matang dalam mengelola lembaga intelijen agar dapat terus efektif dalam menjalankan tugasnya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.
Secara teori, meskipun konsumsi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, ketergantungan yang berlebihan pada konsumsi dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi.
Kerahasiaan adalah kunci dari definisi intelijen, sebab tanpa kerahasiaan, sebuah produk informasi atau aktivitas yang menghasilkannya bukanlah intelijen. Namun definisi ini berulang-ulang menggunakan kata “
tersirat etika utilitarianisme yang menilai baik-buruk tindakan berdasarkan manfaat pada sebanyak mungkin orang. Praktik penahanan, penyadapan, bahkan penghilangan nyawa musuh tidak bernilai pada dirinya, melainkan bernilai sejauh untuk mampu melindungi nyawa warga sipil dari ancaman serangan bom bunuh diri.
Belum ada mekanisme yang jelas bagaimana mengevaluasi lembaga telik sandi tersebut agar tidak dijadikan kepentingan politik dan kelompok tertentu.
Intelligence because the “initial line of battle” calls for adaptation to your occasions and threats. The orientation in institutional growth is on the improvement that synergizes 5 factors; democracy plus the principles on the rule of regulation, professionalism, adaptation to technological developments, the opportunity to read through up to date threats, and transformation in the abilities provided by the state for getting maximum final results.
Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
With the existence of this Law, intelligence posture, Corporation and operations are mirrored and can be monitored by the general public and parliament. The undertaking that awaits Down the road is to supervise the implementation of this laws, which includes assessing the reform technique of BIN and intelligence businesses for the ministerial and institutional amount (together with within the military services and law enforcement) so they get the job done in compliance with current legal provisions.
” yang sesungguhnya merefleksikan pemahaman aktivitas intelijen sebagau fungsi strategis suatu negara. Intelijen dipandang sebagai serangkaian aktivitas, baik analisis, koleksi, maupun aksi rahasia, yang dilakukan untuk mendukung kebijakan luar negeri suatu bangsa yang akan ternegasikan apabila kerahasiaan hal ini tidak dapat dipenuhi dan mengakibatkan perilaku negara lain yang menjadi target menjadi tidak terpengaruh.[19]
Konflik yang terjadi di Poso adalah karena konflik antar elit politik yang mana para elit politik daerah memanfaatkan agama sebagai tameng dan kendaraan politik yang bertujuan mengamankan dan mencapai kepentingan politik dan ekonomi di wilayah Poso dengan cara memobilisasi mssa melalui hasutan isu agama dan etnis.[five]
, Even though the pressure of the klik disini new federal government on the security apparatus to overcome this protection disturbance has strengthened, the actions taken happen to be gradual and sub-ideal.
UU tersebut juga mengatur batas-batas dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi intelijen.